Pada 7 Juni 2025, dua menteri utama—Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan—melakukan kunjungan yang terbilang langka dan simbolik ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kunjungan ini dilakukan di tengah situasi keamanan yang belum pulih sejak tragedi berdarah 2 Desember 2018, ketika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) KODAP 3 Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya menyerang pekerja proyek jalan Trans Papua Rute Mumugu-Wamena.
Kekerasan itu kemudian dijadikan pembenar bagi pelaksanaan operasi militer besar-besaran. Sebanyak 12 distrik di Nduga dikosongkan. Rakyat terpaksa mengungsi ke hutan, lembah, atau kota-kota terdekat seperti Wamena, Timika dan bahkan ke Jayapura. Sebagian besar tidak pernah kembali ke kampungnya. Sejak saat itu, Nduga menjadi wilayah mati—baik dalam arti politik, sosial, maupun informasi.
Namun kini, Enam tahun setelah tragedi itu, dua aktor negara hadir di Nduga sebagai perancang pembangunan dan masa depan. Pertanyaannya: masa depan untuk siapa? Dan lebih penting lagi—apa yang sebenarnya sedang dirancang?
Wilayah Konflik sebagai Pra-Kondisi Tambang?
Dalam kajian politik-ekonomi ekstraktif, wilayah yang “dibuat” menjadi zona konflik sering kali justru menyimpan potensi kekayaan alam luar biasa. Di balik penderitaan rakyat Nduga, kemungkinan tersimpan kepentingan besar: Tambang Emas dan sumber daya mineral lainnya.
Bukan rahasia bahwa kawasan Ndugama yang masuk dalam Taman Lorentz memiliki potensi Emas, Tembaga, dan hasil bumi yang belum dieksploitasi. Peta geologi menyebut area ini sebagai “zona hijau” yang kaya cadangan mineral. Maka patut dicurigai, kekosongan wilayah akibat operasi militer bukan hanya soal penumpasan pemberontakan, tapi juga bagian dari pembersihan sosial untuk memuluskan investasi ekstraktif.
Kapitalisme yang Mengandalkan Senjata
Kapitalisme modern tidak lagi datang dalam bentuk dagang dan diplomasi, melainkan dalam barisan tentara dan alat berat. Di Papua, pembangunan jalan, bandara, dan pos militer sering kali bukan hanya untuk pelayanan publik, melainkan membuka akses logistik menuju kantong-kantong sumber daya.
Isu keamanan menjadi instrumen ampuh: siapa pun yang menolak atau mengkritik proyek pembangunan akan langsung dicap “separatis” atau “simpatisan TPNPB”. Hukum berubah menjadi senjata. Aparat keamanan tidak netral. Mereka menjalankan peran ganda: sebagai alat negara dan pelindung korporasi.
Apa yang terjadi di Nduga adalah textbook case dari model kapitalisme ekstraktif ala kolonialisme baru: menciptakan konflik, mengosongkan wilayah, membungkam rakyat, lalu mengekstraksi sumber daya atas nama pembangunan dan kesejahteraan.
Kunjungan Dua Menteri: Simbol dan Sinyal?
Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan tentu bukan kunjungan biasa. Sangat mungkin ini adalah sinyal dimulainya fase baru di Nduga: fase normalisasi demi investasi. Setelah wilayah dibersihkan secara sosial-politik lewat operasi militer, tahap selanjutnya adalah menghidupkan kembali mesin ekonomi—bukan untuk rakyat, tapi untuk investor tambang.
Dengan narasi “pemulihan pascakonflik”, “revitalisasi wilayah”, dan “pembangunan ekonomi”, pemerintah berpotensi membuka izin-izin tambang di wilayah yang selama ini dianggap merah. Jalan Trans Papua yang sempat ditinggalkan karena konflik, kemungkinan akan difungsikan kembali untuk mendukung distribusi alat dan hasil tambang.
Yang lebih menyedihkan: rakyat Nduga yang diusir dan kehilangan kampung, akan dibujuk kembali melalui program-program pemulangan, bansos, dan janji kerja. Padahal tanah yang mereka tinggalkan sudah dikapling dan dijual dalam bentuk izin konsesi tambang.
Siapa yang Diuntungkan, Siapa yang Dikorbankan?
Wajah tragis pembangunan di Papua ada di sini: pembangunan yang tidak melibatkan rakyat, tidak menghargai hak adat, dan tidak menyentuh luka sejarah. Nduga menjadi contoh nyata bagaimana isu pemberontakan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi. Kekerasan dibungkus dalam jubah keamanan. Eksploitasi dibungkus dalam retorika kesejahteraan.
Maka, jangan heran jika dalam waktu dekat akan muncul rencana investasi besar di sektor Emas, Nikel, Batu Bara atau Minyak di Nduga. Karena sejarah perampasan di Papua selalu dimulai dengan satu pola: konflik diciptakan, rakyat disingkirkan, sumber daya diambil, dan negara hadir sebagai “pembangun”.
Penutup: Nduga Adalah Cermin
Nduga bukan sekadar wilayah konflik. Ia adalah cermin dari bagaimana negara kapitalistik bekerja: mengaburkan kekerasan sebagai pembangunan, dan menyembunyikan ekstraksi sebagai kesejahteraan. Ketika aparat keamanan menjadi pelindung modal, dan hukum dibelokkan untuk mengkriminalisasi rakyat, maka keadilan bukan lagi tujuan, melainkan korban pertama.
Pertanyaannya bukan lagi: “Kenapa konflik di Papua tak kunjung selesai?” Tetapi: “Siapa yang diuntungkan jika konflik tak pernah diselesaikan?”.
Pemerintah daerah dan rakyat Nduga mulai harus mengalisa semua dinamikan ini, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan.
Oleh: Ruben Gwijangge,S.IP
Penulis: Mahasiswa Pasca Sarjana MKP Uncen/ Intelektual Independen.
Leave a Reply